Menu Home

Agar Jakarta Tak Sumpek, Pusat Pemerintahan dan Perekonomian harus Dipisah – 29 Januari 2014 – rmol.co

RMOL. Untuk jangka panjang, pemerintah pusat harus memecah kepadatan penduduk di Jakarta untuk mengurai kemacetan di Ibukota. Memecahkan kepadatan penduduk ini hanya bisa dicapai dengan pemerataan kesempatan.

Politikus PAN, Kanti W. Janis, menjelaskan, sebenarnya wilayah di Indonesia ini masih luas dan banyak yang kosong. Solusi yang sudah sering dilontarkan adalah memisahkan pusat pemerintahan dan perekonomian. Biarlah Jakarta menjadi kota ekonomi, untuk pusat pemerintahan di pindah ke wilayah lain yang lapang dan masih tertinggal.

“Pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah yang lebih sederhana juga bisa menekan gaya hidup konsumerisme para pejabat, karena tidak ada tempat-tempat mewah. Tentunya juga akan membangun daerah sekitar, infrastruktur akan diperbaiki, sehingga terjadi pemerataan kesempatan,” ungkap Kanti (Rabu, 29/1).

Sebelumnya Kanti mengungkapkan, kemacetan di Jakarta sudah mencapai tahap ekstrem. Karenanya perlu penanganan yang ekstrem juga. Tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara normatif biasa. Selain jam belajar siswa dan kegiatan pegawai harus ditata ulang, dia menyarankan pemerintah menggratiskan jalan tol. (Klik: Perluas dan Gratiskan Jalan Tol agar Jakarta Bebas Macet).

Selain itu, langkah berikutnya adalah memecah universitas-universitas terbaik ke sistem kolase. Memang universitas negeri sudah tersebar di provinsi-provinsi Indonesia, tetapi tetap beberapa beberapa universitas memiliki gengsi lebih. Di era yang masih mengutamakan gengsi di atas segalanya, alangkah baiknya jika universitas 5 besar di Indonesia dipecah berdasarkan fakultas.

“Misalnya fakultas hukum UI jangan ditaruh di Jakarta, tetapi di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga dengan semakin hidupnya daerah perbatasan, akan semakin kuat kedaulatan kita. Untuk IPB, bagian kelautan, mengapa tidak ditaruh di wilayah Indonesia timur yang masyarakatnya lebih kelautan, dibanding di pulau Jawa yang berorientasi agraris. Mereka bisa praktek langsung, dan bisa berbakti langsung pada masyarakat,” paparnya.

Dia menjelaskan, pendidikan berkualitas adalah alasan bagi orang untuk bergerak. Orang termiskin pun rela banting tulang untuk menyekolahkan anaknya. Karena itu dengan meratakan pendidikan akan membangun daerah-daerah tertinggal.

“Ini pengalaman yang sudah saya alami dan saksikan sendiri, selama saya menjadi pelajar di Eropa. Dengan memecah-mecah fakultas universitas ini akan terjadi rantai ekonomi yang panjang,” imbuh master hukum jebolan International Law and Law of International Organizations di Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Groningen, Belanda, ini.

Contoh, dengan bermigrasinya para murid, akan dibutuhkan akomodasi. Masyarakat sekitar dapat menyewakan rumah mereka menjadi kos. Para murid akan dikunjungi keluarga dan teman, otomatis membutuhkan penginapan. “Ini juga strategi yang baik untuk menarik investor. Berikutnya akan menumbuhkan tempat makan, hiburan, dan lain-lain,” pungkas calon anggota DPR-RI nomor urut 5 Dapil Jakarta III ini.

Dia atas semua itu, dia menambahkan, apa pun solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengatasi kemacetan, harus detil, menyeluruh, dan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. [zul] Laman Berita

Categories: Blog

Tagged as:

Kanti Janis